spot_img

“Kabid Perkimtan larang Di Rekam” Akan Berikan Sangsi Tegas Terhadap Kontraktor Nakal

Baca Juga

“Kabid Perkimtan larang Di Rekam” Akan Berikan Sangsi Tegas Terhadap Kontraktor Nakal”

Pemerintah Kabupaten Bekasi, sedang gencar-gencar nya mengeluarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Ta. 2022. Hampir 600 paket yang di keluarkan dari dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan ( Perkimtan ), dalam satu paket dengan nilai yang cukup pantastik mencapai ratusan juta rupiah.

Dari 600 paket kegiatan yang dikerjakan baik dari pribumi sebagai putra Bekasi, maupun Putra luar daerah yang sudah memeliki Perusahan Tetap PT maupun CV yang ditentukan oleh Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi.

Namun fakta dilapangan dalam tahap pekerjaan diduga banyak penyimpangan yang di lakukan oleh pihak oknum kontraktor. Dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun Spek yang sudah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Hasil temuan dilapangan yang di dapat
Team Investigasi coba menjambangi dan mengkonfirmasi pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Senin 08/08/2022.

Awak Media dan team investigasi mencoba mengkonfirmasi Agung selaku PPTK melalui Via WhatsApp untuk mengadap serta mengkonfirmasi hasil temuan – temuan lapangan atau lokasi kegiatan. Namun agung mengharahkan pihak Media kepada Yayan selaku Kabid Perkimtan.

Saat di jumpai Yayan di rusngnya mengatakan
“udah dengan saya saja bang mau konfirmasi soala apa nih, terkait jalan ya” ucapnya.

Sebelum awak media lanjut bertanya Yayan spontan menunjuk di sertai nada tinggi “saya bilang jangan di rekam” kepada salah satu awak media yang ikut dalam team.

Namun tidak berlangsung lama
hal tersebut akhirnya redan dan kembali normal. Yayan pun melanjutakan perbicaraan mengenai pertanyaan awak media.

Lanjut Yayan, terkait laporan kegiatan yang di duga melanggar aturan dari RAB dan gambar ( Spek ), “berkontrak itu ada pihak kesatu dan pihak kedua, saya sebagai pihak kesatu salaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) pihak kedua itu pelaksan.
Bicara Spak dan gambar itu sudah menjadi kewajiban pihak kedua. Sedangkan untuk kegiatan di lapangan itu pemborong yang di awasi oleh Pengawas Dinas serta Konsultan Supervisi dan Konsultan pendamping. Adapun PPTK dan saya menerima laporan dan akan saya cek lalu lanjuti, ketika pekerjaan itu tidak sesuai Spak akan saya potong dalam tahap penagihan nya nanti” tambahnya.

“kalau dilapangan nanti ada kekurangan dan sebagainya itu sudah menjadi tanggung jawab penyedia, karena itu ada jaminan pemeliharaan enam bulan kedepan bang ” tegasnya.

“Yang berikutnya saya minta jangan mencari kesalahan orang lain bang, disini saya lihat teman-teman media banyak mencari kesalahan orang lain bang, andaipun nanti di temukan menyimpang dari spek dan RAB Sori di aup, Kalau menurut Abang tidak sesuai Spak ada mekanismenya, ada Audit dulu oleh BPK kalau kurang tinggal di potong, kalau hasil PHO masuk ke saya dan hasil dilapangan nanti dengan konsultan
dan supervisi ada kekurangan ketebalan dan tidak sesuai spak tinggal di potong” tambahnya. ( way )

- Advertisement -spot_img

Berita Lainnya

- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru